KPU Dinilai Tak Punya Landasan Hukum Kuat Selenggarakan Pilkada di Tengah Situasi Pandemi - Kompas.com - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tak memiliki landasan hukum yang cukup untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) di tengah situasi pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perludem, Netgrit, Pusako, dan Rumah Kebangsaan.

Mereka merespons keputusan pemangku kepentingan yang menunda hari pencoblosan Pilkada yang sedianya digelar 23 September 2020, menjadi 9 Desember tahun ini.

"Kalau mau dipaksakan dalam kondisi darurat tidak cukup kuat peraturan KPU untuk menampung mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam kondisi darurat," kata Peneliti Pusako Universitas Andalas, Charles Simabura, dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Usulkan Pilkada Ditunda September 2021

Charles mengatakan, jika Pilkada akan tetap diselenggarakan tahun ini, pemerintah harus punya landasan hukum yang kuat mengenai penyelenggaraan pilkada di situasi darurat.

Pasalnya, jika hari pencoblosan digelar Desember, penyelenggara pemilu harus memulai tahapan pra pencoblosan bulan Juni mendatang.

Pada waktu tersebut, belum dapat dipastikan pandemi Covid-19 telah usai.

Padahal, sejauh ini tidak ada payung hukum yang melegitimasi pemilihan kepala daerah dapat dilakukan di situasi darurat bencana.

Baca juga: Anggaran Pilkada 2020 Diminta Tak Berubah Meski Pelaksanaannya Ditunda

"Jika itu dipaksakan di tahun 2020, artinya pemerintah melalui Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) ini menginginkan, suka tidak suka, mereka harus memberikan landasan hukum yang kuat juga bagi KPU," ujar Charles.

Namun demikian, alih-alih memperkuat landasan hukum, koalisi masyarakat sipil lebih mendorong pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan ulang rencana pemungutan suara Pilkada pada 9 Desember.

Let's block ads! (Why?)

"tengah" - Google Berita
April 29, 2020 at 10:04PM
https://ift.tt/2SfflyE

KPU Dinilai Tak Punya Landasan Hukum Kuat Selenggarakan Pilkada di Tengah Situasi Pandemi - Kompas.com - KOMPAS.com
"tengah" - Google Berita
https://ift.tt/2STVLJo
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update