Mengawali tahun 2020, Indonesia harus menghadapi tekanan global yang makin tidak menentu. Terlihat, awan ketegangan masih menyelimuti perang dagang antara AS dan Tiongkok, meski Presiden Donald Trump dan Wakil Perdana Menteri Liu He telah menandatangani pakta fase pertama negosiasi. Keputusan Brexit, demonstrasi Hong Kong, konflik geopolitik Timur Tengah, dan sejumlah lainnya juga telah memicu kenaikan indeks ketidakpastian global.
Melihat situasi global seperti itu, International Monetary Fund (IMF) dan World Bank sepakat memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat. IMF mencatat pertumbuhan global 2020 menyentuh 3,4%, sementara World Bank lebih rendah lagi (2,7%). Angka tersebut telah mengalami beberapa kali koreksi, yang menandakan peningkatan risiko. Bahkan, beberapa negara diprediksi mengalami resesi, termasuk Amerika Serikat.
Sementara itu, dari sisi domestik terdapat beberapa kondisi yang memberikan sinyal bahaya terhadap perekonomian. Kinerja manufaktur Indonesia terus merosot, ditunjukkan oleh data Purchasing Manager Index (PMI) yang sudah terkontraksi sejak Juli—Desember 2019; Desember 2019 mencapai 49,5. Kontraksi, yang artinya nilai PMI di bawah 50, disebabkan oleh keputusan para produsen yang menahan produksi karena serapan barang oleh konsumen melemah.
Di sisi lain, kenaikan inflasi harga yang diatur pemerintah, seperti naiknya iuran BPJS Kesehatan, pemangkasan subsidi solar dan kenaikan cukai rokok sebesar 23% berpotensi mengerek biaya hidup dan menekan konsumsi masyarakat. Padahal, konsumsi berperan 56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Maknanya, jika terjadi guncangan pada daya beli masyarakat, setengah roda ekonomi kita akan berhenti.
Apalagi, pada Maret 2019, meski data kemiskinan menurun 0,15% dari September 2018, nyatanya terdapat peningkatan jumlah penduduk hampir miskin dan rentan miskin sebesar 3,9%, atau kini mencapai 66,7 juta jiwa (BPS, 2019). Sebetulnya kelompok penduduk inilah yang cukup berisiko jika tidak dijaga. Sebab, bila terjadi guncangan sedikit saja pada pendapatan, kelompok masyarakat tersebut akan jatuh ke dalam lubang kemiskinan.
Kondisi di atas menggambarkan seolah ekonomi Indonesia sedang mendayung biduk di antara dua ombak besar, tekanan global dan domestik. Sudah barang tentu agar selamat dari gelombang besar tersebut, pemerintah perlu menyiasati dengan kebijakan strategis.
Kebijakan Kontra Siklus
Menapaki bulan pertama 2020 adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengonsolidasikan berbagai strategi. Usaha ini dapat disusun melalui kebijakan kontra siklus di tengah situasi ekonomi yang serba tidak pasti.
Pertama, menjaga daya beli domestik. Untuk melakukan ini, mau tidak mau pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, yakni meningkatkan belanja pemerintah guna menstimulasi konsumsi masyarakat. Bantuan sosial kepada 40% masyarakat terbawah tetap harus menjadi prioritas, sembari tetap menjaga daya beli golongan menengah ke atas.
Kedua, menjaga kebijakan moneter agar tetap longgar. Langkah pemangkasan suku bunga acuan 100 bps selama 2019 adalah keputusan yang tepat. Sekarang, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana pemangkasan tersebut dapat diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan. Memang, saat ini industri perbankan tengah menghadapi pengetatan likuiditas. Dalam kondisi demikian, pemerintah jangan sampai melakukan blunder dengan menerbitkan surat berharga yang lebih besar, yang dapat memicu perebutan likuiditas antara pemerintah dan swasta (crowding out effect).
Ketiga, dari sisi penawaran, pemerintah hendaknya menjaga daya saing industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja, termasuk industri yang berbasis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Caranya, pemerintah perlu memprioritaskan kesehatan industri padat karya sembari terus meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Penguatan industri padat karya melalui ragam insentif fiskal, diharapkan akan menjaga serapan tenaga kerja, yang dari sisi konsumsi artinya mempertahankan daya beli.
Prospek 2020
Kajian yang dilakukan oleh Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 berada di kisaran 4,9—5,1%. Angka pertumbuhan ini lebih rendah dari prediksi pemerintah sebesar 5,3%.
Pertumbuhan di bawah lima persen dimungkinkan terjadi bila pemerintah tidak banyak memberikan paket stimulus terhadap perekonomian. Kebijakan lebih banyak bersifat kontraproduktif seperti pengetatan fiskal dengan mengurangi belanja dan inkonsistensi regulasi yang memperburuk iklim investasi.
Sementara itu, pertumbuhan di atas lima persen akan tercapai jika pemerintah melakukan kebijakan kontra siklus yang betul-betul mendorong konsumsi masyarakat dan memperbaiki iklim investasi. Sebab, dua hal tersebut berperan sebesar 88% terhadap PDB.
Meski gejolak global tak kunjung membaik, tahun 2020 harus dijadikan sebagai titik pijak lompatan ekonomi Indonesia, yakni menggenjot pertumbuhan sembari memangkas ketimpangan. Sebab, tahun 2020 adalah pangkal periode kedua pemerintahan terpilih. Lebih-lebih periode sekarang memiliki potensi yang sangat besar dengan 70% anggota parlemen dikuasai oleh koalisi pemerintah. Inilah kesempatan emas bagi pemerintahan terpilih untuk mengambil langkah kebijakan yang tepat.
Kuncinya ada di political will: apakah pemerintah berkenan atau tidak untuk memperhatikan beberapa hal penting tersebut. Tahun 2020 memang dianggap sebagai tahun kelesuan ekonomi. Namun, kita masih punya harapan besar dari sisi domestik untuk menjaga pertumbuhan di tengah tekanan.
Azhar Syahida peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
(mmu/mmu)"tengah" - Google Berita
January 24, 2020 at 03:44PM
https://ift.tt/30ObUC0
Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tekanan - detikNews
"tengah" - Google Berita
https://ift.tt/2STVLJo
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment